PPh Badan

Terkait soal atas PT. Nusa Property Indo, berapakah PPh yang kurang bayar (PPh 29)? (catatan : Terdapat PPh Pasal 25 sebesar Rp. 3.600.000.000,-.)

Rp. 863.429.880,-
Rp. 556.794.750,-
Rp. 1.403.429.880,-
Tidak ada yang benar

Perbedaan mendasar perlakuan PPh antara wajib pajak badan dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) terletak pada, kecuali :

Setelah ber-NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, BUT berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban perpajakan yang berbeda dengan Wajib Pajak Dalam Negeri.
Sumber penghasilan BUT yang dikenakan PPh adalah penghasilan dari Indonesia saja karena BUT termasuk Wajib Pajak Luar Negeri.
Adanya perlakuan khusus tentang penghasilan yang menjadi objek pajak BUT dan biaya yang boleh dikurangkan bagi BUT yang diatur dalam Pasal 5 UU PPh.
Adanya kewajiban khusus pemotongan PPh Pasal 26 atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurang pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU PPh.

Terkait soal atas PT. Nusa Property Indo, berapakah PPh yang harus dibayar sendiri?

Rp. 4.463.429.880,-
Rp. 3.043.205.250,-
Rp. 4.643.249.880,-
Rp. 3.985.205.250,-

Dalam tahun 2023 PT. Nusahati Indonesia Indah (NII) memiliki peredaran usaha Rp. 8.500.000.000,- dan Penghasilan Kena Pajak adalah Rp. 1.800.000.000,- berapakah PPh terutang tahun 2023 yang harus dibayar perusahaan tersebut?

Rp. 361.694.118,-
Rp. 450.000.000,-
Rp. 322.941.176,-
Rp. 252.000.000,-

Pada tahun 2023 PT. Nusacyber membagikan dividen sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. Nusahati (pemegang saham 80% PT. Nusacyber) dari laba setelah pajak penghasilan. Perlakuan PPh atas pembagian dividen tersebut :

Bagi PT. Nusahati bukan merupakan objek PPh
PT. Nusacyber tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas Dividen.
Secara fiskal, PT. Nusacyber dapat membiayakan dividen yang dibagikan tersebut
Dividen yang diterima PT. Nusahati menjadi objek pajak apabila pembagian dividen dilakukan tidak berdasarkan RUPS.

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah, Kecuali :

Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan atau Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.
Semua penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan mengharuskannya.
Pemberian natura atau kenikmatan kepada anggota keluarga yang tidak tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dan pegawai.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 otomatis menggugurkan ketentuan dalam KEP-220/PJ/2002, maka sekarang kendaraan termasuk sedan yang dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya (dibawa pulang oleh pegawai yang bersangkutan) menjadi, kecuali:

Seluruh biaya pemeliharaan kendaraan tersebut dapat dibiayakan
Seluruh biaya penyusutan kendaraan tersebut dapat disusutkan
Biaya pemeliharaan kendaraan tersebut hanya boleh dibiayakan 50%
Atas biaya yang dikeluarkan termasuk pemeliharaan dan penyusutan serta terkait biaya operasional kendaraan menjadi objek PPh Pasal 21.

Terdapat Beda Tetap (Permanent Difference) dalam akuntansi Komersial dan Perpajakan, beberapa diantara yang merupakan beda tetap adalah, kecuali :

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final.
Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal.
Menurut akuntasi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan Pajak Penghasilan bukan penghasilan.
Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (Pasal 9 UU 17/2000).

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak dapat membebankan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat diantarnya :

Belum dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial
Belum diserahkan perkaranya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan lelang Negara
Telah menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak secara langsung.
Tidak ada yang benar

Akuntansi membedakan penghasilan dari usaha pokok dan penghasilan dari luar usaha, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) membedakan :

Penghasilan yang bukan objek pajak, yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan PPh Final, yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh
Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan tarif umum atau tidak final
a, b, dan c benar

Pada tanggal 22 Maret 2023, dibeli saham PT. Nusahati Tbk, di Bursa Efek Indonesia seharga Rp. 1.000.000.000,-. Pada akhir tahun 2023, harga pasar di Bursa Efek Indonesia atas saham tersebut sebesar Rp. 900.000.000,-

Kerugian penurunan penilaian nilai saham sebesar Rp. 100.000.000,- pada akhir tahun 2023 dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
Kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- pada akhir tahun 2023, dapat diakui secara fiskal.
Pada akhir tahun 2023, kerugian penurunan nilai saham tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
a, b, dan c tidak ada yang benar.

Pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M), adalah seperti di atur pada :

Pasal 4 UU PPh
Pasal 17 UU PPh
Pasal 9 UU PPh
Pasal 6 UU PPh

Tantiem adalah merupakan bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi atau Komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak (SE-16/PJ.44/1992 pasal 3) hal ini telah ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1b UU PPh. Maka pengertian yang benar dibawah ini adalah :

Bagi Perusahaan Non Deductable Expence, bagi Karyawan Non Taxable Income
Bagi Perusahaan Non Deductable Expence, bagi Karyawan Taxable Income
Bagi Perusahaan Deductable Expence, bagi Karyawan Taxable Income
Tidak ada jawaban yang benar

Pajak Penghasilan (tdk bersifat final) yang dipotong/ dipungut pihak ketiga yang merupakan pembayaran pajak dimuka adalah dapat dikreditkan oleh suatu badan usaha berdasarkan bukti pemotongan pajak, yaitu untuk jenis penghasilan dibawah ini, kecuali :

PPh Pasal 22
PPh Pasal 21/26
PPh Pasal 23
PPh Pasal 24

Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 36 tahun 2008 dikelompokkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jika jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV, Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009, untuk kepentingan penyusutan digunakan :

Masa mangaat dalam kelompok 1
Masa mangaat dalam kelompok 2
Masa mangaat dalam kelompok 3
Masa mangaat dalam kelompok 4

Penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah definisi dari penghasilan teratur, Dibawah ini adalah merupakan contoh penghasilan tidak teratur, kecuali :

Selisih kurs dari utang piutang
Keuntungan pengalihan harta (Bkn Keg. Pokok)
Penghasilan yg insidentil
Sewa Mobil dari usaha rental

Informasi data perpajakan dari PT. Nusa Property Indo untuk tahun 2022 (Omset di atas Rp. 50 M), adalah sebagai berikut : 1. Penghasilan Neto Komersial Rp. 15.665.650.000,- 2. Penyesuaian Fiskal Negatif Rp. 50.937.000,- 3. Penyesuaian Fiskal Positif Rp. 1.946.108.000,- 4. Penghasilan yang dikenakan PPh Final Rp. 1.620.000.000,- 5. Kredit PPh Pasal 22, 23 Rp. 942.000.000,- Berapakah Penghasilan Neto fiskal?

Rp. 15.940.821.000,-
Rp. 16.042.695.000,-
Rp. 17.560.821.000,-
Tidak ada yang benar