PPh Pot Put

PT. Kertas Putih merupakan produsen kertas yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pada bulan April 2020 PT. Kertas Putih menjual produknya senilai Rp. 22.350.000.000,- di mana 30%nya merupakan penjualan ekspor dan sisanya penjualan ke dalam negeri. Atas transaksi tersebut PT. Kertas Putih memiliki kewajiban :

Memungut PPh Pasaal 22 sebesar 0.25% x 70% x Rp. 22.350.000.000,-
Memungut PPh Pasal 22 sebesar 0.1 % x 70% x Rp. 22.350.000.000,-
Memungut PPh Pasaal 22 sebesar 0.25% x 30% x Rp. 22.350.000.000,-
Memungut PPh Pasaal 22 sebesar 0.1% x 30% x Rp. 22.350.000.000,-

Bagaimana perlakuan atas penghasilan dari perusahaan pelayaran dalam negeri dari penumpang reguler yang melayani rute Indonesia ke Luar Negeri.

Dikenakan PPh Pasal 15 Final
Dikenakan PPh Pasal 15 Tidak Final
Menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) Final
Dikenakan PPh Pasal 23

Yang termasuk Objek Pajak PPh Pasal 26 adalah

Deviden
Hadiah dan Penghargaan
Royalti
a, b dan c benar

Besarnya Pungutan PPh 22 atas Impor selain barang tertentu adalah

1,5% dari Nilai Impor untuk yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
2,5% dari Nilai Impor untuk yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
7,5% dari Nilai Impor untuk yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
0,5% dari Nilai Impor untuk yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

PPh pasal 23 yang terutang dalam periode 1 bulan takwim (Masa Pajak) disetorkan ke Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi paling lambat...

Tanggal 5 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak
Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak
Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak
Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak

Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah

Jasa Penilai
Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21
Premi dan diskonto
Sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

PT. Telkom cabang Karawang melakukan pembayaran listrik kepada PT. PLN cabang Karawang senilai Rp. 25.000.000,- atas transaksi tersebut :

PT. Telkom cab. Karawang memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% X Rp. 25.000.000,-
PT. PLN cabang Karawang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1.5% X 25.000.000,-
PT. Telkom cabang Karawang tidak memungut PPh Pasal 22
PT. PLN cabang Karawang membayar sendiri PPh Pasal 22

Atas SPT PPh Pasal 23 , wajib dilaporkan ke KPP tempat WP terdaftar paling lambat :

tanggal 15 bulan takwim berikutnya
tanggal 20 bulan takwim berikutnya
tanggal 25 bulan takwim berikutnya
tanggal 30 bulan takwim berikutnya

PT. Nusa Property Estate (PT. NPE) berkedudukan di Karawang mengasuransikan gedung ke Singapura Insurance Ltd di Singapura sebesar Rp. 425.000.000,- atas transaksi tersebut :

PT. NPE harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% x 5% x Rp. 425.000.000,-
PT. NPE harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% x 10% x Rp. 425.000.000,-
PT. NPE harus memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% x 50% x Rp. 425.000.000,-
PT. NPE tidak berkewajiban memotong PPh Pasal 26.

Pada tanggal 24 Desember 2020 PT. Nusahati (Perusahaan PMA) melunasi pembayaran bunga kepada Blessing Ltd (Perusahaan dari Australia yang memiliki Surat Keterangan Domisili sesuai ketentuan yang berlaku) senilai AUD 30.000 (Kurs KM 1 AUD Rp. 12.590,-) Menurut P3B antara Indonesia-Australia, tarif pajak untuk Bunga tidak boleh melebihi 10%. Atas transaksi tersebut :

PT. Nusahati memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% X AUD 30.000 X Rp. 12.590,-
PT. Nusahati memotong PPh Final 20% X AUD 30.000 X Rp. 12.590,-
PT. Nusahati memotong PPh Pasal 26 sebesar 10% X AUD 30.000 X Rp. 12.590,-
PT. Nusahati tidak melakukan pemotongan

Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU nomor 11 tentang Cipta Kerja) akan dikenai...

PPh Pasal 21 tarif Progresif
PPh Pasal 21 tarif tunggal 7.5% bersifat Final
PPh tarif 10% Final
PPh Pasal 23 tarif 15% Final

Karena musim liburan sudah tiba dan untuk mengangkut seluruh karyawan dan keluarga berlibur ke Singapura, maka PT. Nusa Property kemudian berkeinginan mencarter pesawat penerbangan dalam negeri. Namun karena kehabisan seat, maka terpaksa mencarter pesawat dengan penerbangan dari Singapura (mempunyai BUT di Indonesia) dengan nilai Rp. 500.000.000,-. Bila perusahaan penerbangan tersebut tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Domisili sesuai ketentuan yang berlaku, maka PPh Pasal 15 Final yang terutang adalah sebesar :

Rp. 13.200.000,-
Rp. 6.100.000,-
Rp. 1.320.000,-
Tidak terutang

PT. Semen Tonasa menyerahkan 150 Sak semen @ Rp. 250.000,- kepada Pemda Kabupaten Karawang untuk proyek Infrastruktur. Besarnya Pungutan dan yang memungut PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut adalah

Rp. 93.750,- oleh Pemda Kab. Karawang
Rp. 565.000,- oleh Pemda Kab Karawang
Rp. 112.500,- oleh PT. Semen Tonasa
Rp. 93.750 oleh PT. Semen Tonasa

Atas impor barang tertentu dari Luar Negeri apabila tidak mempunyai Angka Pengenal Impor dikenakan PPh Pasal 22 sebesar.....

2,5% dari Nilai Impor
7,5% dari Nilai Impor
10% dari Nilai Impor
0,3% dari DPP PPN

PT.Mundur (tidak punya NPWP) menyewakan Mesin pengangkut alat beratnya kepada PT. Maju Terus dengan nilai sewa (bruto) sebesar Rp 50.000.000,-. Atas penghasilan tersebut PT.Mundur dipotong PPh Pasal 23 sebesar:

Rp. 7.500.000,-
Rp. 5.000.000,-
Rp. 2.000.000,-
Rp. 500.000,-

Berikut ini adalah keterangan yang benar tentang PPh Pasal 23, kecuali:

Merupakan kredit pajak
Dikenakan atas penghasilan yang bersifat passive income
Dikenakan atas penghasilan berupa royalty
Bukan merupakan kredit pajak

PT. Nusa Garda Secure Klasifikasi Lapangan Usaha adalah Jasa Keamanan. Tanggal 22 Maret 2021 menerima pembayaran atas jasa keamanan yang diberikan kepada PT. Kawasan Industri. Bagian Penagihan melakukan tagihan dengan rincian Jasa Keamanan sebesar Rp. 100.000.000,- Reimbursemen Upah Tenaga Keamanan sebesar Rp. 50.000.000,- dan reimbursement biaya transport sebesar Rp. 20.000.000,- dengan total tagihan sebesar Rp. 170.000.000,-. Atas Reimbursement upah tenaga keamanan telah dipotong PPh Pasal 21 oleh PT. Nusa Garda Secure. Maka PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar.....

Rp. 2.000.000,-
Rp. 3.400.000,-
Rp. 200.000,-
Tidak ada jawaban yang benar

Atas penghasilan berupa Hadiah Undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima Wajib Pajak dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar:

20% dari penghasilan bruto dan bersifat final
30% dari penghasilan bruto dan bersifat tidak final
25% dari penghasilan bruto dan bersifat Final
10% dari penghasilan bruto dan bersifat Final

International Labor Organization (ILO) Perwakilan Jakarta mendatangkan peralatan khusus tenaga kerja dari USA untuk kepentingan keselamatan kerja di Indonesia, maka atas impor tersebut :

Harus membayar PPh Pasal 22 Impor sebesar 2.5% jika mempunyai API.
Harus membayar PPh Pasal 22 Impor sebesar 7.5% jika tidak mempunyai API.
Dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22
Tidak ada jawaban yang benar

Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan dibawah ini, kecuali:

Dividen
Bunga
Sewa
Royalty

Pada bulan Desember 2020, PT Nusa Pertiwi melunasi sewa mesin sebesar Rp. 16.500.000,- (termasuk PPN), atas transaksi tersebut PT. Nusa Pertiwi :

Memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% X 40% X Rp. 16.500.000,-
Memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% X 40% X Rp. 15.000.000,-
Memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% X Rp. 16.500.000,-
Memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% X Rp. 15.000.000,-

Dibawah ini yang bukan pemotong PPh Pasal 23 adalah

Badan Pemerintah
BUT
Subjek Pajak Luar Negeri
Penyelenggara Kegiatan

Sehubungan dengan kebutuhan dana yang sangat mendesak, PT. Mobankrut menjual sebidang tanah miliknya kepada Abdul Rauf (belum ber-NPWP) pada bulan Desember 2020 seharga RP 400.000.000 (harga sesuai NJOP tanah tersebut adalah Rp 500.000.000), PPh penjualan hak atas tanah tersebut adalah....

Rp. 25.000.000,-
Rp. 10.000.000,-
Rp. 12.500.000,-
Rp. 50.000.000,-

Yang termasuk Objek PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut, Kecuali:

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;

Pemungut PPh Pasal 22 atas impor barang adalah

Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran
Bank Devisa dan Ditjen Bea dan Cukai
Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar