PPh Orang Pribadi

UU Nomor 7 tahun 1983 tentang PPh telah mengalami enam kali perubahan, adapun urutan perubahan yang tepat dibawah ini adalah adalah :

UU No 11 Tahun 1994, UU No 18 Tahun 2000, UU No 42 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020, dan UU No 7 tahun 2021.
UU No 9 Tahun 1994, UU No 16 Tahun 2000, UU No 28 Tahun 2007, UU No 16 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2020 dan UU No 7 Tahun 2021
UU No 7 tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994, UU No 17 Tahun 2000, UU No 36 Tahun 2008, UU No 11 Tahun 2020, dan UU No 7 Tahun 2021
UU No 7 tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994, UU No 18 Tahun 2000, UU No 42 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020, dan UU No 7 tahun 2021.

Imam Solihin (TK/0) melakukan kegiatan usaha bangunan merk usaha "IGO", mulai usaha bulan Februari 2022 dengan penghasilan neto bulan Februari 2022 Rp. 50.000.000,- mendaftarkan diri ke KPP dan memperoleh NPWP bulan Agustus 2022. Pada bulan Agustus 2022 menderita kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-. Jumlah penghasilan neto bulan September 2022 Rp. 75.000.000,-. Dalam tahun 2022 tersebut, berkenaan dengan kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25...

Angsuran PPh Pasal 25 dimulai sejak masa Agustus, sejak bulan terdaftar sebagai Wajib Pajak
Angsuran PPh Pasal 25 dimulai sejak masa Februari , sejak bulan diperolehnya penghasilan
Angsuran PPh Pasal 25 dimulai sejak masa September, karena bulan Agustus menderita rugi
Tidak wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 karena SPT Tahunan Tahun sebelumnya tidak ada

Joko Prayitno Status Kawin tanggungan 1 (satu) anak kandung yang dilahirkan pada tanggal 22 Maret 2022. Joko Prayitno adalah karyawan UNICEF (United Nations Children's Fund) suatu organisasi Ineternasional yang dikecualikan sebagai pemotong pajak. Penghasilan Joko Prayitno dari Unicef dalam tahun 2022 adalah Rp. 480.000.000,-. Wiwik Nurhidayah istri Joko Prayitno adalah Karyawati PT. Nusatax perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan pajak berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2022 yang dibuat oleh PT. Nusatax adalah Rp. 124.000.000,-. Berdasarkan data di atas besarnya Penghasilan kena Pajak Joko Prayitno untuk tahun pajak 2022 adalah (Wiwik Nurhidayah menggunakan NPWP Kepala Keluarga):

Rp. 74.375.000,-
Rp. 74.250.000,-
Rp. 73.250.000,-
Rp. 79.500.000,-

Dibawah ini merupakan elemen-elemen dalam definisi "penghasilan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh kecuali :

Apapun jenis penghasilan (makna ekonomis, Global Income Taxation).
Apapun jenis saat pengakuan (cash atau accrual basis) dan Apapun cara pemanfaatannya.
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
Dari manapun sumber geografis penghasilan (worldwide income), Apapun nama dan bentuknya.

Dibawah ini adalah merupakan tanggungan PTKP berdasarkan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, Kecuali :

Orang Tua
Anak
Mertua dan Anak Tiri
Cucu

Selama tahun 2022, jumlah Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh Bapak Andri Sudarmadi yang memiliki 10 gerai bakso di kota Jakarta adalah sebesar Rp. 5.300.000.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Berapakah PPh Terutang tahun 2022 yang harus dibayar Bapak Andri Sudarmadi?

Rp. 1.350.000.000,-
Rp. 1.548.500.000,-
Rp. 1.455.000.000,-
Rp. 1.549.000.000,-

Heryanto (TK/0) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) baru dan memiliki penghasilan dari usaha sebagai pengacara. Wajib pajak memilih untuk menghitung Penghasilan Netonya dengan mempergunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). NPPN untuk jenis Usaha tersebut sebesar 51%. Berdasarkan buku catatan jumlah penghasilan sebagai pengacara selama tahun 2022 adalah Rp. 480.000.000,-. Sejak Masa kapan Heryanto mulai mengangsur SPT Masa PPh Pasal 25 tahun pajak 2023?

Masa April 2023
Masa Januari 2023
Masa Maret 2023
Masa Februari 2023

Ny. Sumiati (K/2) suami tidak bekerja (bukti keterangan tidak bekerja dari pihak terkait ada) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan memiliki penghasilan dari usaha sebagai Konsultan. Wajib pajak memilih untuk menghitung Penghasilan Netonya dengan mempergunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). NPPN untuk jenis Usaha tersebut sebesar 55%. Berdasarkan buku catatan jumlah penghasilan sebagai Konsultan selama tahun 2022 adalah Rp. 320.000.000,- Berapakah PPh terutang Ny. Sumiati :

Rp. 16.843.750,-
Rp. 10.275.000,-
Rp. 6.800.000,-
Rp. 8.775.000,-

Pajak Penghasilan (tdk bersifat final) yang dipotong/ dipungut pihak ketiga yang merupakan pembayaran pajak dimuka adalah dapat dikreditkan berdasarkan bukti pemotongan pajak untuk wajib pajak Orang Pribadi, yaitu untuk jenis penghasilan dibawah ini kecuali :

PPh Pasal 22 dan Pasal 23
PPh Pasal 24
PPh Pasal 21/26
PPh Pasal 4 ayat (2)

Bapak Sigit, belum menikah, bekerja sebagai staf di PT. Jongara. Ia memiliki penghasilan lain dari usaha Toko Sembako yang baru buka pada bulan Desember 2021. Pada tanggal 22 Januari 2022, ia menerima Bukti Potong 1721 A1 untuk penghasilan Tahun Pajak 2021 dari PT. Jongara. Total penghasilan pada tahun pajak 2021 masih dibawah Rp. 60.000.000,-. Tanggal 25 Maret 2022, dia melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 dengan menggunakan :

Formulir SPT tahunan PPh OP 1770 S
Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770
Formulir SPT Tahunan PPh OP 1770 SS
E-Filling SPT tahunan PPh OP 1770SS

Jika persediaan awal 75 unit @ Rp. 240, pembelian April 150 unit @ Rp. 250, Oktober 200 unit @ Rp. 260, Nopember 175 unit @Rp. 275, dan penjualan dalam periode Mei 125 unit @Rp. 300, Nopember 225 unit @ Rp. 315, Desember 150 unit @Rp. 325, Jika nilai persediaan akhir fiskal menggunakan Penilaian Fiskal FIFO maka Harga Pokok Penjualan Fiskal adalah :

Rp. 128.125,-
Rp. 126.700,-
Rp. 129.125,-
Rp. 127.700,-

Tasroni (K/0) adalah seorang pengusaha dibidang persewaan tanah dan bangunan, menghibahkan sebidang tanah senilai Rp. 750.000.000,- kepada Ratna, adik iparnya karyawati perusahaan swasta. Sejak kecil Ratna ikut kakaknya. Tanah yang dihibahkan oleh Tasroni tersebut bagi Ratna merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak. Hubungan keluarga antara Tasroni dengan Ratna dalam UU PPh dikenal dengan...

Semenda dalam garis ke turunan ke samping satu derajat
semenda dalam garis ke turunan lurus satu derajat
semenda dalam garis ke turunan lurus
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

Heryanto (TK/0) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) baru dan memiliki penghasilan dari usaha sebagai pengacara. Wajib pajak memilih untuk menghitung Penghasilan Netonya dengan mempergunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). NPPN untuk jenis Usaha tersebut sebesar 51%. Berdasarkan buku catatan jumlah penghasilan sebagai pengacara selama tahun 2022 adalah Rp. 480.000.000,- Berapakah angsuran PPh Pasal 25 yang harus disetor oleh Sdr. Heryanto setiap bulannya pada tahun 2023?

Rp. 2.339.583,-
Rp. 1.885.000,-
Rp. 2.324.560,-
Rp. 1.968.333,-

Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga. Berikut ini adalah kriteria penghasilan suami - istri akan dikenai pajak terpisah dengan diharuskan memiliki NPWP masing-masing, kecuali?

Suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
Dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
Suami-istri masing-masing berkerja dan memiliki tempat tinggal yang berbeda.
Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Warga Negara Asing (WNA) akan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dimana perlakuan perpajakannya sama dengan Warga Negera Indonesia (WNI), pernyataan dibawah ini benar KECUALI : Orang Pribadi WNA yang :

bertempat tinggal di Indonesia
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
memiliki kegiatan usaha di Indonesia walau tidak tinggal di Indonesia

Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengalami perubahan 6 (enam) kali yakni berturut-turut tahun....

1983, 1991, 2001, 2008, 2020, dan 2021
1994, 1997, 1999, 2008, 2020, dan 2021
1991, 1994, 2000, 2008, 2020, dan 2021
1983, 1991, 2001, 2009, 2020 dan 2021

Manakah yang merupakan formula penghitungan pajak Orang pribadi?

Penghasilan Kena Pajak dikali tarif pasal 17 UU PPh
Penghasilan Tidak kena Pajak dikali tarif pasal 17 UU PPh
Penghasilan bruto dibagi Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak dikali Penghasilan Tidak Kena Pajak

Maemunah, karyawati PT. Nusasms status kawin tanggungan 1(satu) ibu kandung. Suami Maemunah, karyawan Pemda Bekasi. Besarnya PTKP tahun pajak 2022 untuk Maemunah karyawati PT. Nusasms adalah.... (Maemunah menggunakan NPWP Kepala keluarga)

Rp. 54.000.000,-
Rp. 58.500.000,-
Rp. 63.000.000,-
Rp. 67.500.000,-

Bapak Gumilar seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Usaha apoteknya semakin berkembang, sekarang sudah memiliki lima apotek. Pada tahun 2022, penghasilan dari usaha apotek sebesar Rp. 1.200.000.000,- dan penghasilan dari praktik dokter di Klinik Sehat sebesar Rp. 240.000.000,-. Berkaitan dengan kasus tersebut pernyataan di bawah ini, yang tidak tepat adalah :

Atas penghasilan dari praktik dokter dapat mengajukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Permohonan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk tahun pajak 2022 dapat disampaikan pada tanggal 27 Maret 2023, yaitu pada saat Bapak Gumilar melaporkan SPT Tahunan PPh OP untuk Tahun Pajak 2022.
Pada tahun 2022, penghasilan dari usaha apotiknya dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Penghasilan bruto yang dikenakan PPh tarif pasal 17 UU PPh adalah sebesar Rp. 240.000.000,-

Fathonah mempunyai usaha dagang dan menyelenggarakan pembukuan periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022. Data SPT Tahun 2022 yang disampaikan ke KPP tanggal 28 Maret 2023, menunjukkan PPh terutang Rp. 50.000.000,- sedangkan jumlah kredit pajaknya Rp. 25.500.000,- sehingga terdapat kurang bayar PPh Pasal 29 sebesar Rp. 24.500.000,-. Maka kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dilunasi....

Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2023
Selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2023, sebelum disampaikan SPT Tahunan ke KPP atau pada tanggal yang sama.
Selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2023
Tanggal 31 Maret 2023, batas akhir penyampaian SPT Tahunan WP Orang Pribadi

Joshep Wijaya seorang wajib pajak status duda tanggungan penuh 2 anak kandung. Kegiatan usaha dibidang perdagangan material bangunan, pada tanggal 18 Desember 2021 meninggal dunia, warisan belum terbagi. Dalam tahun pajak 2022, karena anaknya belum mampu mengelola meneruskan usaha bapaknya, maka kegiatan usaha dagangnya dikelola oleh adik kandungnya, status kawin tanpa tanggungan (K/0). Sampai dengan akhir tahun 2022 warisan belum terbagi. Penghasilan neto usaha dagang mebel dalam tahun pajak 2022 sebesar Rp 280.000.000. Jumlah PPh terutang Atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak “Warisan Belum Terbagi” (sesuai SE - 10/PJ.41/1996) Untuk tahun pajak 2022 adalah :

Rp. 28.300.000,-
Rp. 27.900.000,-
Rp. 39.000.000,-
Rp. 40.000.000,-

Sejak kapankah awal status PTKP Wajib Pajak Orang pribadi ditentukan? Manakah jawaban yang benar?

Penentuan PTKP ditentukan oleh keadaan pada akhir tahun pajak yang dilaporkan, yaitu tanggal 31 Desember 20XX
Penentuan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak yang dilaporkan, yaitu tanggal 1 januari 20XX
Penentuan PTKP ditentukan oleh keadaan pada pertengahan tahun pajak yang dilaporkan, yaitu tanggal 1 Juni 20XX
Penentuan PTKP ditentukan berdasarkan kondisi saat tanggungan bertambah

Mana yang merupakan cara dalam menentukan laba fiskal orang pribadi dari usaha/pekerjaan bebas?

Menggunakan Teori Perpajakan
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Bruto
Menggunakan Pembukuan & Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Menggunakan Norma Kemanusiaan dan Keadilan

Lokkot Naibaho, status kawin tanggungan penuh 2 anak kandung (anak kedua dilahirkan 3 Januari 2022) memperoleh penghasilan Neto dalam negeri selama tahun 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- dan pada bulan Maret 2022 menerima penghasilan neto dari Singapura berupa Bunga Pinjaman sebesar SGD 10.000,-. Pajak yang telah dipotong bulan Maret 2022 di Singapura sebesar 15%. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Lokkot Naibaho menyelenggarakan pembukuan. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan Lokkot Naibaho tahun 2022 (Kurs Maret 2022 SGD 1,- adalah Rp. 9.525 dan Kurs Desember 2022 SGD 1,- adalah 9.737) adalah sebagai berikut :

Rp. 12.196.391,-
Rp. 11.826.790,-
Rp. 12.529.183,-
Rp. 11.778.170,-

Sekar Harum bunga desa pada tahun 2021 usia 16 tahun, sukses menjadi penyanyi dangdut dengan "Goyang Kaku" nya. Perceraian dengan suaminya yang telah diputus Pengadilan Agama setahun lalu tak membuatnya terpuruk, ia justru semakin bersinar dengan menerima banyak tawaran tampil. Ayahnya seorang guru PNS disebuah Sekolah Dasar Negeri dan memiliki NPWP. Penghasilan yang diterima Sekar Harum sepanjang tahun 2021, adalah :

Digabungkan dengan penghasilan orangtuanya, karena usia belum 18 Tahun
Dapat memilih apakah penghasilannya dilaporkan sendiri atau digabung bersama penghasilan orang tuanya.
Melaporkan penghasilannya sendiri
Tidak perlu melaporkan penghasilannya, karena sudah dipotong pajaknya oleh pihak ketiga

Heryanto (TK/0) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) baru dan memiliki penghasilan dari usaha sebagai pengacara. Wajib pajak memilih untuk menghitung Penghasilan Netonya dengan mempergunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). NPPN untuk jenis Usaha tersebut sebesar 51%. Berdasarkan buku catatan jumlah penghasilan sebagai pengacara selama tahun 2022 adalah Rp. 480.000.000,- Berapakah PPh terutang Saudara Heryanto :

Rp. 25.575.000,-
Rp. 23.620.000,-
Rp. 22.620.000,-
Rp. 34.000.000,-

Pengertian yang dimaksud dari PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PMK Nomor 99/PMK.03/2018 adalah penghasilan dari usaha yang pengenaan Pajak Penghasilan 0,5% dari Penghasilan Bruto sebagaimana diuraikan dibawah ini, kecuali :

Peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Subjek pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pembawa acara, atlet, pengarang, peneliti dan lain-lain adalah termasuk subjek yang dikenakan PPh Final 1% dalam ketentuan ini.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Orang Pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja disebut :

Pekerjaan dari Kegiatan Usaha
Pekerjaan dari Industri
Pekerjaan Usaha Mikro Kecil menengah
Pekerjaan Bebas

Jika persediaan awal 75 unit @ Rp. 240, pembelian April 150 unit @ Rp. 250, Oktober 200 unit @ Rp. 260, Nopember 175 unit @Rp. 275, dan penjualan dalam periode Mei 125 unit @Rp. 300, Nopember 225 unit @ Rp. 315, Desember 150 unit @Rp. 325, maka nilai persediaan akhir fiskal adalah (Penilaian Fiskal FIFO) adalah

Rp. 24.500,-
Rp. 29.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 27.500,-